Prof. Dr. KH Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Banjir DKI

- Penulis

Rabu, 13 Agustus 2025 - 15:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

{

{"data":{"activityName":"","alias":"","appversion":"0.0.1","editType":"image_edit","exportType":"image_export","filterId":"","imageEffectId":"","os":"android","pictureId":"23a183049c5b4581939898796d302fce","playId":"","product":"lv","infoStickerId":"","stickerId":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}

 

 

Jakarta (piv.co.id)

Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih Bersatu merumuskan solusi konkret penanganan banjir di DKI Jakarta.

 

Menurutnya, masalah banjir di Ibu Kota sudah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Bahkan, ia menilai pemerintah pusat dan daerah terkesan mengabaikan persoalan ini meski dampaknya sangat merugikan warga.

“Apakah pemerintah tidak mampu menyewa atau menggaji pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencari solusi? Ini masalah serius yang harus segera dipecahkan,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, di Kantor Pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (13/8/2025).

Ia menjelaskan, banjir yang melanda lima wilayah DKI Jakarta — Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan — kerap terjadi terutama di pemukiman padat penduduk. Penyebab utamanya antara lain meningkatnya curah hujan, buruknya tata kota, berkurangnya area resapan air, dan maraknya bangunan di bantaran sungai.

Baca Juga:  Wujud Tanggungjawab Terhadap Kesehatan Wargabinaan, Lapas Labuhan Ruku Gelar Pemeriksaan HIV

Contohnya di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdiri bangunan permanen persis di bibir sungai. Kondisi ini mengikis area hijau dan memutus jalur resapan air dari hulu ke hilir.

“Ini bukan masalah baru. Dari zaman ke zaman, banjir di Jakarta selalu berulang. Kalau dibiarkan, penderitaan warga akan terus berlanjut,” tegasnya.

Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian untuk mengalokasikan dana tidak terduga dalam membantu penanganan banjir. Ia menilai persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada APBD DKI Jakarta, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat.

“Presiden harus tegas. Libatkan semua kementerian, koordinasikan anggaran, dan rumuskan solusi yang benar-benar efektif,” tandasnya.

Selain menjadi pakar hukum internasional dan ekonom, Sutan Nasomal juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta Pendiri dan Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS

Jakarta. 08118419260

(Red)

 

 

Berita Terkait

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN
Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 
Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan
Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”
UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?
EDITORIAL:  Kemerdekaan Harus Bermakna Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat, Bagaimana dengan Batu Bara? 
EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih
Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN

Rabu, 16 September 2026 - 11:53

Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 

Minggu, 13 September 2026 - 02:56

Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan

Selasa, 1 September 2026 - 07:30

Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”

Selasa, 1 September 2026 - 04:36

UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:44

EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih

Jumat, 7 Agustus 2026 - 06:43

Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:20

BELANJA WAJIB TIDAK TERPENUHI, SEKDA BATU BARA DIKONFIRMASI TETAP BUNGKAM

Berita Terbaru