Oleh: Amin, Redaksi PIV.CO.ID
Delapan tahun!
Dua ribu sembilan ratus hari lebih! Sejak Perda Nomor 9 Tahun 2017 secara resmi menyatakan: Kecamatan Datuk Tanah Datar sudah mandiri, lepas dari Talawi.
Tapi sampai hari ini, tahun 2026, apa yang kita lihat? Kantor camatnya masih numpang di bangunan bekas! Sempit, kumuh, bocor, dan memalukan. Layaknya gudang tua yang ditinggalkan pemiliknya. Belum lagi jalan utama penghubung Desa Mekar Baru sampai Desa Perkebunan Tanah Datar —sebagian besarnya hancur lebur, berlubang sana sini , tak pernah tersentuh aspal pembangunan sama sekali. Warga harus bergelut dengan jalan rusak setiap hari, seolah mereka bukan warga Kabupaten Batu Bara, melainkan warga daerah terasing yang dilupakan !
Sementara itu, laporan keuangan Pemkab Batu Bara mencatat angka yang bikin darah mendidih: Total beban hibah tahun 2025 meledak mencapai Rp31.323.961.812!
Tiga puluh satu miliar rupiah uang rakyat disebar ke sana kemari dengan sangat mudah, tanpa berkedip sedikit pun!
Lihatlah ke mana sebagian besar uang itu lari:
// Rp5,7 MILIAR cair begitu saja ke Polres Batu Bara;
// Rp500 JUTA jatuh ke tangan PB GEMKARA—nilai yang cukup untuk tambahan pembangunan kantor camat yang lebih megah
//Ratusan juta lagi mengalir deras ke Forum Komunikasi Antar Etnis, MABMI, dan beragam lembaga lain;
// Sewa kendaraan, renovasi gedung, bantuan partai politik sampai Rp2,28 MILIAR, semuanya teralokasi dengan lancar!
//Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta sebesar Rp 6.788.103.832
Kami tidak menolak bantuan. Tapi kami menuntut KEADILAN!
-Apakah warga Datuk Tanah Datar ini bukan Warga Batu Bara?
– Apakah mereka tidak membayar pajak?
-Apakah suara mereka tak terdengar di ruang rapat yang ber-AC dingin itu?
Di mana wakil rakyat Dapil Datuk Tanah Datar? Saat kalian berteriak minta jatah hibah untuk kelompok pendukung, saat kalian mempersilakan dana ratusan miliar keluar—
apakah tak satu pun dari kalian punya hati nurani untuk berteriak: “BERHENTI SEBENTAR! BERIKANLAH SEDIKIT UNTUK RAKYAT SAYA YANG SUDAH 8 TAHUN TAK PUNYA KANTOR SENDIRI!”
Apakah kalian hanya ingat rakyat saat musim kampanye, lalu setelah duduk manis di kursi wakil rakyat, kalian lupa jalan berlubang dan kantor reyot di kampung halaman sendiri?
Sangat memalukan! Membangun kantor camat yang layak mungkin hanya butuh uang 1 atau 2 MILIAR SAJA. Itu cuma sepersekian dari dana hibah yang kalian bagikan dengan royal ke sana ke mari! Kalian bisa kasih 500 juta ke satu organisasi saja, tapi tak sanggup menyisihkan uang untuk kantor pemerintahan yang melayani ribuan jiwa?
Kami tak minta istana emas! Kami cuma minta bangunan yang layak! Tempat warga berurusan tak perlu malu-malu! Tempat Camat bekerja tak perlu kedinginan saat hujan dan kepanasan saat kemarau!
Jangan sampai rakyat bertanya: “Apakah uang daerah ini cuma untuk memanjakan kelompok dekat, sementara warga yang sabar menunggu diabaikan sampai mati?”
Datuk Tanah Datar sudah menunggu terlalu lama. Kesabaran itu ada batasnya! Jangan paksakan rakyatmu berteriak dengan cara yang tidak lagi damai, hanya agar kalian mau membuka mata dan hati!
Ambilah sedikit dari Rp31 miliar itu. Bangunlah kantor camat sekarang juga! Itu adalah HAK kami, bukan permohonan belas kasihan!
Redaksi PIV.CO.ID
Datuk Tanah Datar , 4 Juli 2026
