Batu Bara
Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 patut menjadi perhatian sekaligus bahan renungan. Di satu sisi, ini adalah capaian yang layak diapresiasi sebagai bentuk perbaikan nyata. Namun di sisi lain, kita tidak boleh melupakan fakta dan catatan penting yang menjadi dasar penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya.
Jejak Masalah yang Belum Sepenuhnya Hilang
Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, BPK mencatat dua masalah mendasar yang cukup serius:
Pertama, pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp42.669.057.458,88 tidak didukung rincian per Nomor Objek Pajak (NOP). Pencatatan dilakukan secara gabungan per desa, tanpa memisahkan pokok dan denda, bahkan menimbulkan saldo minus. Akibatnya, BPK tidak dapat memastikan kebenaran angka tersebut karena data yang tersedia tidak memadai.
Kedua, terdapat kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang belum dipulihkan sebesar Rp3.571.123.952,65. Hal ini membuat penyajian realisasi belanja lebih tinggi dari kondisi sebenarnya dan tidak dapat dikoreksi secara akurat.
Satu tahun lalu, sistem pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan masih memiliki kelemahan yang cukup mendasar.
WTP di Tengah Struktur Jabatan yang “Mengambang”
Yang menjadi pertanyaan logis adalah: bagaimana perbaikan bisa terjadi dalam waktu relatif singkat, sementara struktur pimpinan penyelenggara pemerintahan belum sepenuhnya jelas?
Hingga pertengahan tahun 2026, posisi Sekretaris Daerah masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), dan mayoritas Kepala Perangkat Daerah juga belum diangkat secara definitif. Pengelolaan keuangan daerah bernilai ratusan miliar rupiah dijalankan oleh pejabat yang kedudukannya bersifat sementara.
Kondisi ini memunculkan dua pandangan yang saling melengkapi di tengah masyarakat:
Pandangan yang Sinis dan Mengingatkan
Muncul ungkapan yang terdengar sarkas namun mengena:
“Sudah sepatutnya masyarakat Batu Bara mendukung mutlak ‘main tunggal’ Bupati, tak perlulah ada OPD definitif, khawatir nanti rusak lagi laporan keuangan nya.”
Kalimat ini bukan seruan dukungan, melainkan sindiran atas ketimpangan yang terasa. Jika dalam kondisi mayoritas pejabat masih Plt saja laporan keuangan bisa dinyatakan sempurna, lantas apa jaminannya jika nanti jabatan sudah diisi secara definitif? Ini adalah pertanyaan kritis yang mencerminkan keraguan publik terhadap konsistensi sistem.
Pandangan yang Penuh Harapan dan Percaya
Di sisi lain, ada keyakinan yang tumbuh dari rekam jejak kepemimpinan:
“Tentu tidak berlebihan ketika masyarakat optimis atas perbaikan tata kelola keuangan dan tata kelola aparatur daerah kalau dilihat dari record Bang Haji adalah Birokrasi Tulen.”
Optimisme ini bukan tanpa alasan. Di bawah kepemimpinan Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si, perubahan menuju ketertiban terasa mulai terbangun. Masyarakat melihat adanya keseriusan untuk membenahi sistem, meski prosesnya belum selesai sepenuhnya.
Dan satu harapan besar yang terus dikumandangkan:
“Tentunya masyarakat sangat berharap agar dalam memilih Sekretaris Daerah, Bang Haji harus benar-benar memilih yang Benar.”
Posisi Sekda adalah poros utama jalannya birokrasi. Jika dipilih orang yang tepat, jujur, dan kompeten, maka fondasi tata kelola keuangan dan aparatur akan semakin kokoh, tidak lagi bergantung pada status sementara yang rawan ketidakpastian.
Apresiasi dan Harapan yang Seimbang
Sebagai media informasi dan verifikasi, kami memberikan apresiasi yang tulus kepada Bupati Batu Bara atas usaha dan langkah-langkah yang telah dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dari WDP menjadi WTP. Ini bukan hal yang mudah dan patut diakui sebagai kemajuan.
Namun, apresiasi tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan: predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur sementara. Masalah struktur jabatan yang belum selesai dan jejak catatan keuangan tahun lalu menjadi pengingat bahwa fondasi belum sepenuhnya kokoh.
Sikap pesimis mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri, sedangkan sikap optimis memberikan ruang bagi proses penyempurnaan yang sedang berlangsung. Keduanya menjadi pengawas alami agar pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
Penutup
Kepada Bang Haji Baharuddin Siagian dan seluruh jajaran, masyarakat Batu Bara menaruh harapan besar: pertahankan kepercayaan yang sudah dibangun, selesaikan segera penataan kepegawaian, dan pilihlah pemimpin birokrasi yang benar-benar layak memegang amanah Sekretaris Daerah.
Biarkan keaslian birokrasi dengan pejabat definitif yang bertanggung jawab penuh menjadi pengawal utama keuangan daerah. Jangan biarkan sindiran menjadi kenyataan, dan jadikan harapan masyarakat sebagai pendorong agar Batu Bara benar-benar maju — bukan hanya rapi di atas kertas, tapi nyata dalam pelaksanaannya.
Diterbitkan oleh:
AMIN
Pemilik Portal Informasi & Verifikasi PIV.CO.ID
Batu Bara, 20 Juni 2026
