Krisis Sosial: Prof Sutan Nasomal Minta Desa Lindungi Warga dari Kelaparan  

- Penulis

Senin, 12 Januari 2026 - 02:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

JAKARTA |piv.co.id-

Kasus gantung diri ibu rumah tangga beserta anaknya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, akibat kelaparan dalam situasi ekonomi yang kurang baik, menjadi perhatian serius Prof Dr Sutan Nasomal, Pakar Hukum Internasional. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai bukti “krisis sosial desa gagal melindungi warganya”.

 

Dalam temu bicara dengan redaksi media cetak dan daring dalam dan luar negeri melalui telepon seluler pada 11/1/2025 dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta, ia mengajak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) tentang kewajiban Pemerintah Desa (Pemdes) untuk melindungi, mengayomi, dan membantu warga miskin minimal dengan sandang dan pangan, agar terhindar dari keputusasaan akibat kelaparan.

 

“Kalau ini berlanjutan, akan banyak terjadi peristiwa bunuh diri karena ekonomi. Sebaiknya desa menyisir dan mendata warga miskin yang kelaparan, sementara Bupati atau Walikota mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali) untuk antisipasi,” ujarnya.

 

Prof Sutan Nasomal mengakui dampak krisis moneter membuat Pemdes gagal mengayomi warganya. Menurutnya, krisis sosial telah mencapai tahap kritis, karena kantor desa beserta stafnya belum maksimal dalam memantau kondisi warga yang mungkin tidak makan atau sakit namun tidak mampu berobat.

Baca Juga:  Polres Batu Bara Laksanakan Program Olahraga Sehat dan Bugar

 

“Desa adalah pemerintah terdekat dengan masyarakat. Mengapa tidak mampu mendata mereka yang tenggelam dalam keputusasaan akibat faktor ekonomi?” tandasnya.

 

Ia menegaskan, bila dukungan dari saudara tidak ada, maka desa wajib memberikan solusi. “Tidak boleh ada warga yang kelaparan di bawah pemerintahan NKRI,” tegasnya.

 

Kejadian di Kebumen harus menjadi teguran bagi pemerintah daerah, pemdes, dan ulama agar tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga kesejahteraan masyarakat. “Bohong jika pemkab dan pemdes tidak bisa memperhatikan lingkungannya. Mundur saja para pejabatnya kalau tidak menolong rakyat,” tegasnya.

 

Ia menyampaikan, tahun 2026 Indonesia akan dipimpin oleh Presiden Prabowo yang penuh kasih sayang, sehingga para pemimpin daerah harus mengikuti contohnya. Puluhan milyar anggaran cadangan di setiap provinsi bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang sengsara akibat kelaparan.

 

Ia juga berharap TNI dan Polri dapat turut memperhatikan permasalahan ini, agar tidak ada lagi kejadian tragis seperti ibu dan anak yang gantung diri karena masalah ekonomi dan kelaparan.

(Red)

Berita Terkait

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN
Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 
Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan
Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”
UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?
EDITORIAL:  Kemerdekaan Harus Bermakna Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat, Bagaimana dengan Batu Bara? 
EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih
Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN

Rabu, 16 September 2026 - 11:53

Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 

Minggu, 13 September 2026 - 02:56

Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan

Selasa, 1 September 2026 - 07:30

Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”

Selasa, 1 September 2026 - 04:36

UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:44

EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih

Jumat, 7 Agustus 2026 - 06:43

Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:20

BELANJA WAJIB TIDAK TERPENUHI, SEKDA BATU BARA DIKONFIRMASI TETAP BUNGKAM

Berita Terbaru