Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Ketegasan Presiden RI Untimatum Menteri Ekstra Atasi Krisis Kemiskinan Beri Terobosan Lapangan Kerja Harapan Rakyat NKRI!!               

- Penulis

Minggu, 2 November 2025 - 03:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

Jakarta|piv.co.id-Presiden Sangat urgent sekali agar bertindak atasi krisis ekonomi dan hentikan penderitaan rakyat dengan seluruh alemen ambil bagian dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan baik menteri maupun para gubernur bupati walikota mengatasi dampak pengangguran menekan kemiskinan yang semangkin membengkak di seluruh daerah dari sabang hingga meureuke”, papar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam dan luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Di Jakarta 1/11/2025 via telpon selulernya.

 

Presiden RI Harus Tegas “Kepala Daerah Wanprestasi Atau Tidak Bisa Menciptakan Lapangan Pekerjaan Untuk Rakyat Harus Mudur Dari Jabatannya”

 

Jakarta, Kesulitan Masyarakat saat ini adalah dampak Kepala Daerah tidak mampu menepati janji politiknya atau tidak bertanggung jawab dengan kondisi berat saat ini.

 

Sehingga berlarut larut Masyarakat terjebak dengan kondisi memburuknya ekonomi. Tidak sedikit perusahaan bangkrut dan meninggalkan jejak PHK disetiap provinsi. Sehingga Masyarakat kehilangan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Maka penting para Kepala Daerah di minta mundur karena wanprestasi.

 

Banyaknya pengangguran di sebabkan oleh kepala daerah yang tidak perduli dengan nasib Masyarakat. Cara cara tidak cerdas dengan bermedsos ria atau pencitraan adalah cara kepala daerah yang tidak paham dengan hukum. Maka hal ini membuat perihatin PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH melihat sandiwara cara yang dimainkan kepala daerah. Di Himbau Kepala Daerah agar menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya untuk Masyarakat dan tidak bermedsos ria pencitraan.

 

Masyarakat yang mengadukan keadaan sulitnya ekonomi saat ini sehingga untuk mencari sepering nasi harus memulung atau mengamen membawa anak anak atau keluarga. Masyarakat meminta Presiden RI agar tegas kepada kepala daerah yang wanprestasi.

Baca Juga:  Kakorbinmas Baharkam Polri Tekankan Peran Bhabinkamtibmas sebagai Garda Terdepan Bangun Kepercayaan Masyarakat

 

Sudah cukup banyak Masyarakat di jawa barat yang harus menjadi manusia gerobak bersama anak istrinya karena kesulitan mencari kerja atau bisa bermandiri berwiraswasta agar bisa hidup lebih baik. Kepala Daerah yang tidak perduli dengan kemiskinan Masyarakat yang semakin meluas adalah pemimpin yang tidak perduli dengan keadaan Masyarakat atau wanprestasi. Belum lagi temuan awak media seorang lansia ibu mumun hidup sendiri tampa penerangan lampu sudah lima tahun karena kemiskinan di desa pamijahan kecamatan pamijahan kabupaten bogor. Banyak lansia dalam kemiskinan hidup dalam kesulitan ekonomi.

 

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH meminta semua pimpinan organisasi advokat agar menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang terdampak akibat kepala daerah wanprestasi. Karena masyarakat merasa terjebak dengan kinerja kepala daerah wanprestasi sehingga kemiskinan meluas.

 

Presiden Negara Indonesia di himbau tegas “Kepala daerah harus mematuhi hukum dan bertanggung jawab karena wanprestasi dengan semakin meluasnya kemiskinan.”

 

Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal praktek politik singkat.

Kepala Daerah di gaji mahal tetapi tidak mampu membangun lapangan pekerjaan untuk rakyat.

 

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menyadari bahwa Masyarakat sangat terpuruk karena itu banyak ibu rumah tangga terpaksa menjadi pengamen mengais uang receh berbaju boneka dan melibatkan anak anaknya untuk sepiring nasi.

 

 

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom dan Presiden Partai Oposisi Merdeka serta Jenderal Kompii juga Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

(Red)

Berita Terkait

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN
Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 
Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan
Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”
UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?
EDITORIAL:  Kemerdekaan Harus Bermakna Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat, Bagaimana dengan Batu Bara? 
EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih
Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN

Rabu, 16 September 2026 - 11:53

Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 

Minggu, 13 September 2026 - 02:56

Prof DR Sutan Nasomal : KAPOLRES wajib tangkap p/emilik SPPG MBG bila terjadi keracunan

Selasa, 1 September 2026 - 07:30

Jembatan Sukorejo Rp7,4 Miliar: Bronjong Tak Sesuai Spesifikasi, Volume Pondasi Diduga Menyusut, PPK Pilih “Tanya BPK”

Selasa, 1 September 2026 - 04:36

UANG RAKYAT DIBAYAR, DATA BERMASALAH— SIAPA YANG BUANG BADAN?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:44

EDITORIAL : Belum Juga Disetor: Rp11,6 Miliar Menguap Setahun Lebih

Jumat, 7 Agustus 2026 - 06:43

Kesalahan Klasifikasi Belanja Raih Rp3,3 Miliar, Kadis Putr Dan Mantan Kadishub Memilih Bungkam

Kamis, 6 Agustus 2026 - 11:20

BELANJA WAJIB TIDAK TERPENUHI, SEKDA BATU BARA DIKONFIRMASI TETAP BUNGKAM

Berita Terbaru