Jakarta|piv.co.id-Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya dengan kekayaan alam yang melimpah, baik dari daratan, hutan, maupun lautan. Bahkan, ibarat pepatah,
“tongkat yang ditancapkan di bumi Pertiwi pun bisa tumbuh menjadi pohon dan berbuah manis”.
Namun, kekayaan ini baru akan bermakna jika benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH — Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Presiden Partai Oposisi Merdeka, sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS — saat diwawancarai sejumlah pemimpin redaksi media di kantor pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Kompleks Kopassus, Jakarta, melalui sambungan telepon seluler, Minggu (28/6/2026).
“Saya yakin setiap program yang dicanangkan oleh Bapak Jenderal H. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pasti berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Mari kita dukung sepenuhnya dengan hati lapang dan pikiran jernih, mengingat ini adalah pekerjaan besar yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Namun demikian, dukungan masyarakat tidak berarti menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Menurutnya, rakyat Indonesia tidak pernah menolak program pemerintah pusat maupun daerah. Agar manfaatnya sampai ke akar rumput, pelaksanaannya harus diawasi secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.
“Perlu kebijaksanaan lebih lanjut: masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dan diberi ruang untuk bersuara jika ditemukan hal yang tidak wajar atau menyimpang dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Belum Merata
Prof. Sutan Nasomal menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Selama puluhan tahun, berbagai komoditas — mulai dari batu bara, nikel, bijih besi, timah, bauksit, emas, hingga minyak dan gas bumi — dieksploitasi dan dijual dalam jumlah besar. Pemerintah dan perusahaan mitra mendapatkan keuntungan yang signifikan, namun nasib warga asli daerah kerap kali tidak berubah.
“Apakah warga yang tanah dan hutannya digali dan dibongkar itu ikut menjadi makmur? Atau justru tetap miskin, bahkan semakin terpuruk? Suara mereka yang meminta hak hidup, menjaga hutan, tanah, dan sumber airnya, apakah didengar oleh pemerintah daerah maupun pusat?” tanyanya.
Ia menyoroti dampak lingkungan yang sering kali terabaikan. Sekitar 369.356 hektare hutan di Indonesia hilang akibat aktivitas pertambangan. Dalam 30 tahun terakhir, jutaan hektare hutan juga beralih fungsi menjadi perkebunan atau ladang tambang, serta rusak akibat kebakaran. Jika dulu hutan menjadi penopang kehidupan, sumber air, dan penghasilan warga, kini yang tersisa hanyalah lahan gersang, debu, dan kenangan masa lalu.
“Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTB, NTT, hingga Papua, cerita yang sama berulang. Kekayaan alam diambil, namun jalan desa masih berupa tanah yang sulit dilalui, akses listrik pun belum merata. Di mana hasil penjualan SDA itu mengalir?” sesalnya.
Pertanyaan Dasar yang Perlu Jawaban
Usia kemerdekaan Indonesia telah menginjak 81 tahun, demokrasi telah berjalan panjang, dan kepemimpinan nasional telah berganti sebanyak delapan kali. Namun, masih ada kesenjangan yang mencolok: di satu sisi kekayaan alam melimpah, di sisi lain angka kemiskinan masih tinggi, dan utang negara tercatat mendekati 10.000 triliun rupiah.
“Ini pertanyaan mendasar yang butuh jawaban: ke mana hasil penjualan kekayaan alam selama puluhan tahun ini? Apakah rakyat harus terus dibungkam dari kenyataan ini?” tegasnya.
Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui berapa pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan SDA, serta bagaimana manfaatnya dikembalikan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan warganya.
Ia pun menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. “Saya yakin Presiden yang bekerja keras ini mampu memperbaiki sistem yang selama ini menyimpang. Semoga membuka ruang seluas-luasnya bagi suara rakyat, sehingga kekayaan Indonesia akhirnya benar-benar berpihak pada kemakmuran seluruh anak bangsa,” pungkasnya
(Redaksi)
