Bandung|piv.co.id– Wacana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di seluruh wilayah Jawa Barat yang direncanakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kritik keras. Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia, meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak memberikan persetujuan jika rencana tersebut diajukan secara resmi.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai awak media cetak dan daring dalam dan luar negeri melalui sambungan telepon dari kantor pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, pada Selasa (13/5/2026). Menurutnya, keberadaan jalan tol berbayar saat ini saja sudah cukup membebani masyarakat. Menambah pungutan pada jalan provinsi dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran dan justru akan memberatkan warga Jawa Barat yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi berat.
“Saya harap Bapak Presiden tidak menandatangani atau menyetujui usulan ini. Jalan tol berbayar saja sudah dirasakan berat oleh masyarakat selama ini. Gagasan pemberlakuan tarif pada jalan provinsi adalah langkah yang kurang tepat. Bagaimana mungkin beban warga Jawa Barat yang sudah terhimpit kesulitan ekonomi ditambah lagi dengan beban baru seperti ini? Saya meminta Pak Gubernur untuk mengkaji ulang rencana tersebut dan tidak memaksakan kehendak,” tegasnya.
Ekonomi Belum Membaik, Masyarakat Sudah Terbebani Berat
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat hingga kini belum pulih sepenuhnya. Daya beli masyarakat masih sangat rendah, terlihat dari kondisi pasar-pasar tradisional yang sepi pengunjung dan perputaran dagangan yang lambat. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi telah memicu tekanan psikologis dan stres berat bagi warga, bahkan banyak yang mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat beban hidup yang berat.
“Dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sangat terasa nyata di Jawa Barat. Beban ini menimbulkan stres berkepanjangan bagi masyarakat, hingga banyak yang jatuh sakit. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan daya beli belum membaik sama sekali. Dalam situasi seperti ini, kebijakan baru yang membebani biaya hidup jelas bukan solusi,” jelasnya.
Menurutnya, Jawa Barat sangat membutuhkan pemimpin yang cerdas, berpihak pada rakyat, dan mampu mendongkrak kesejahteraan, bukan justru membuat aturan yang menambah kesulitan. Seorang pemimpin daerah wajib memiliki wawasan tata negara dan keseimbangan, serta memastikan setiap keputusan yang diambil bernilai kemanusiaan dan membawa manfaat bagi rakyatnya.
“Tuntutan masyarakat Jawa Barat itu sederhana: tersedia lapangan kerja, mudah mencari nafkah, kebutuhan rumah terpenuhi, anak bisa bersekolah, dan wilayah aman. Hal-hal mendasar ini seharusnya menjadi prioritas utama pemimpin daerah, bukan menciptakan aturan baru yang hanya menambah beban,” ujarnya.
Kebijakan Keliru Berdampak Luas Hingga Putus Sekolah
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti dampak buruk yang akan timbul jika kebijakan ini tetap diberlakukan. Ia mengingatkan bahwa sekitar 70 persen pemilih kepala daerah berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau belum sejahtera. Keputusan yang keliru dapat dengan mudah merusak mata pencaharian mereka.
“Dengan berbagai alasan dan peraturan baru, pemimpin daerah bisa saja dengan mudah mengambil kebijakan, tapi dampaknya sangat luas. Masyarakat kecil kehilangan penghasilan, warung dan pasar makin sepi. Ketika orang tua tak lagi punya penghasilan harian, anak-anak terpaksa putus sekolah, dan banyak rumah tangga menjadi berantakan karena tulang punggung keluarga tidak lagi bekerja,” paparnya.
Jika jalan provinsi diberlakukan berbayar, biaya distribusi barang kebutuhan pokok otomatis akan naik. Kenaikan ini tentu akan diteruskan ke harga jual, yang pada akhirnya semakin memiskinkan masyarakat Jawa Barat.
Minta Presiden Tegas, Ganti Pemimpin yang Tidak Paham Kesulitan Rakyat
Mengingat dampak yang sangat merugikan tersebut, Prof. Sutan Nasomal meminta Presiden RI bertindak tegas. Ia menyarankan agar Presiden menurunkan atau mengganti para pemimpin daerah tingkat provinsi yang tidak peka terhadap kesulitan rakyat, serta gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.
“Presiden tidak boleh membiarkan kepala daerah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan tidak mampu meningkatkan pendapatan warga miskin. Sikap tegas dan kepemimpinan Presiden yang tulus mencintai rakyat sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat saat ini,” tutupnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Internasional & Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia
(Red)
