Batu Bara (piv.co.id)
Perjalanan pengadaan tanah untuk pembangunan perkantoran Pemkab Batu Bara adalah Sebuah Proses yang Berliku akan di kupas tuntas mulai dari :
-pengadaan Tanah.
-Konsekwensi Hukum atas Kesalahan Pemerintah Daerah dan PT.SI.
-Perlukah Ada Ganti Rugi saat Ada Kelebihan HGU Ratusan Hektar dari PT.SI? .
-Berdasarkan analisis, perlukah ada ganti rugi atas kelebihan HGU ratusan hektar dari PT.SI .
-Langkah yang Harus Diambil oleh DPRD Kabupaten Batu Bara
Dan sampai pada pembahasan akhir.
-Berapa kerugian nilai Ekonomis pemerintah daerah selama setahun akibat dari kesalahan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PT.SI
Di nukil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK_RI
Pada tahun 2021, Pemkab Batu Bara menganggarkan belanja modal tanah sebesar Rp37.940.500.000,00 untuk pembangunan perkantoran baru. Realisasi belanja modal tanah tersebut mencapai Rp11.395.137.000,00 atau 30,03% dari anggaran, dengan sebagian besar digunakan untuk pembangunan perkantoran Pemkab Batu Bara sebesar Rp10.482.637.000,00.
-Kronologis Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah untuk pembangunan perkantoran Pemkab Batu Bara dilakukan dengan cara mengganti rugi tanah seluas 368.637 m² dan 125.063 m² yang terletak di Desa Perkebunan Limapuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Nilai ganti rugi tersebut mencapai Rp9.529.670.000,00, yang merupakan hasil penilaian dari penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU.
-Tahapan Pengadaan Tanah
Proses pengadaan tanah ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk penetapan tim persiapan, pengumuman rencana pembangunan, penetapan lokasi pengadaan tanah, dan pelaksanaan penilaian oleh KJPP MBPRU. Pada tanggal 31 Desember 2021, PPK menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Asahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah terkait validasi pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan perkantoran Pemkab Batu Bara.
Kesepakatan dan Gugatan
Pada tanggal 7 Desember 2021, disepakati bentuk ganti kerugian yang dituangkan dalam BA kesepakatan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab Asahan. Namun, pada tanggal 20 Desember 2021, PT.SI mengajukan gugatan terkait hasil penilaian KJPP MBPRU. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2021, Pemkab Batu Bara dan PT.SI mencapai kesepakatan untuk menerima nilai penggantian wajar sebesar Rp9.529.670.000,00 dan mencabut gugatan yang telah diajukan.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemkab Batu Bara dan PT SI sepakat bahwa PT SI akan menerima nilai penggantian wajar sebesar Rp9.529.670.000,00 atas tanah, tanaman, bangunan, dan benda yang berkaitan dengan tanah seluas 493.700 m². Selain itu, PT SI juga sepakat untuk mencabut permohonan keberatan atas besaran pemberian ganti kerugian atas lahan PT SI untuk pengadaan lahan rencana pembangunan perkantoran Bupati Batu Bara yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kisaran.
Kesepakatan akhirnya tidak sesuai dengan Peraturan Berdasarkan kesepakatan Bupati Batu Bara periode (2018-2023) dan General Manager PT.SI tanggal 31 Desember 2021, PT.SI masih diberikan hak pengelolaan dan dapat mengambil hasil tanaman kelapa sawit sebelum areal tersebut dilakukan pembangunan oleh Pemkab Batu Bara. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dampak dari Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan Pemkab Batu Bara kehilangan kesempatan pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimilikinya. Selain itu, pengelolaan tanaman perkebunan sawit dan hasilnya pada pengadaan tanah yang telah dibayar berisiko sengketa di kemudian hari.
Tanggapan Sekretaris Daerah, beliau menyatakan akan meninjau ulang atas pemanfaatan tanaman perkebunan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, diharapkan Pemkab Batu Bara dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan BMD yang lebih efektif dan efisien.
Bersambung…
(Am/Red)
