Batu Bara (piv.co.id)
Kabupaten Batu Bara kembali disorot terkait kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan mutu pekerjaan sebesar Rp7.157.015.351,84 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Mantan Kepala Dinas PUTR, Kurnia Lismawatie, memilih bungkam ketika dikonfrontasi dengan pertanyaan terkait kasus ini.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI nomor 66.B/LHP/XVIII/05/2025, ditemukan permasalahan yang belum ditindaklanjuti pada belanja modal Dinas PUTR sebesar Rp7.157.015.351,84. Temuan ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2023 dengan nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 yang mengungkap kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan mutu pekerjaan.
Pemkab Batu Bara pada tahun anggaran 2023 menganggarkan belanja modal sebesar Rp314.720.982.133,00 dengan realisasi sebesar Rp264.161.531.087,00 atau 83,94% dari anggaran. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik yang dilaksanakan bersama dengan pihak penyedia jasa, konsultan pengawas, PPK, direksi lapangan, dan Inspektorat diketahui terdapat kekurangan volume dan mutu pekerjaan atas 24 paket pekerjaan pada dua SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.157.015.351,84 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.125.707.260,44.
Adapun enam pertanyaan publik yang Belum terjawab adalah :
Pertama, Apa yang Anda lakukan selama menjabat sebagai Kadis PUTR untuk memastikan bahwa pengawasan pelaksanaan anggaran satuan kerja yang dipimpin telah optimal?
Kedua, Bagaimana Anda menanggapi temuan pemeriksaan BPK-RI terkait kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan mutu pekerjaan sebesar Rp7.157.015.351,84?
Ketiga, Mengapa rekomendasi dari BPK-RI terkait kelebihan pembayaran sebesar Rp7.157.015.351,84 tidak ditindaklanjuti selama Anda menjabat sebagai Kadis PUTR?
keempat ,Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa aset yang diterima oleh Pemkab Batu Bara sesuai dengan kondisi sebenarnya?
Kelima, Bagaimana Anda memastikan bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp7.157.015.351,84 disetorkan ke kas daerah dan tidak menjadi beban keuangan daerah di masa depan?
Dan yang terakhir,Apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini, dan bagaimana Anda akan meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di masa depan?
Kurnia Lismawati sendiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kadis PUTR pada 15 Maret 2025 dengan alasan kesehatan, setelah pengunduran dirinya Bupati Batu Bara menunjuk Rubi Siboro sebagai Pelaksana Harian PUTR,
Namun kembali publik di buat tak berdaya. Tindakan Bungkam sang mantan ternyata di ikuti sang PLH
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi publik dan menuntut jawaban yang jelas dari pihak-pihak terkait.
(Red)
