Lima Poin Penting Fraksi PKS: Pemkab Batu Bara Diminta Jangan Tutup Telinga

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 05:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

BATU BARA,piv.co.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan lima catatan penting dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak mengabaikan masukan-masukan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

 

Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026).

 

🔹 Poin Pertama: Patuhi Pagu Belanja Wajib

Fraksi PKS mengingatkan Pemkab Batu Bara agar konsisten mematuhi pagu belanja yang sifatnya Mandatory Spending, antara lain anggaran pendidikan minimal 20%, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%, belanja pegawai maksimal 30%, serta Alokasi Dana Desa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak.

 

Fraksi mendorong pemerintah daerah segera mempelajari mekanisme peralihan status dan penganggaran gaji PPPK yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat pada 2027, termasuk PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Langkah ini penting agar porsi anggaran lebih banyak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan didominasi belanja operasional dan pegawai.

 

Terkait infrastruktur, Fraksi meminta pemerataan pembangunan. “Masih banyak desa di beberapa kecamatan belum tersentuh infrastruktur sama sekali. Pembangunan tidak boleh hanya menumpuk di wilayah tertentu saja,” tegas Fraksi PKS. Sementara untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi berharap porsi anggaran terus ditingkatkan karena keduanya merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

 

🔹 Poin Kedua: Dorong Ekonomi Rakyat Melalui UMKM

Fraksi PKS meminta anggaran 2027 lebih fokus memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan tidak hanya soal permodalan, tetapi juga fasilitasi pemasaran, pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM. Tujuannya agar kehadiran pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil.

 

🔹 Poin Ketiga: Maksimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi mendorong Dinas Pendapatan lebih agresif menggali potensi yang belum optimal. Dengan telah terbentuknya Panitia Khusus PAD, Fraksi memperkirakan PAD dapat naik hingga 50% pada tahun mendatang jika dikelola dengan strategi yang tepat.

Baca Juga:  Komitmen Pelayanan Prima, Kalapas Labuhan Ruku Cek Wartelsuspas dan Berinteraksi dengan Warga Binaan

🔹 Poin Keempat: Percepat Serapan Anggaran Sejak Awal Tahun

Fraksi juga menyoroti lambatnya serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025 dan 2026. Agar tidak terulang, Fraksi meminta seluruh OPD langsung bekerja maksimal sejak awal tahun 2027 dengan program yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

 

🔹 Poin Kelima : Segera Selesaikan Tunggakan Honor PPPK Paruh Waktu

Isu yang paling mendesak diselesaikan menurut Fraksi adalah belum dibayarkannya gaji dan honor PPPK Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis, maupun guru. Fraksi menerima banyak keluhan, termasuk adanya tenaga kesehatan yang belum menerima gaji karena SK terbaru belum diterbitkan. Jika SK belum terbit hingga akhir November, dikhawatirkan mereka kehilangan tunjangan kinerja yang sangat dibutuhkan keluarga mereka.

 

“Adalah kezaliman jika orang sudah bekerja, mengerahkan tenaga dan pikiran, keluar keringat dan biaya, tetapi tidak dibayarkan haknya,” tegas Fraksi PKS.

 

Terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS menekankan pendekatan yang humanis. Pungutan tidak boleh sekedar mengejar target, tetapi memperhatikan kemampuan rakyat. Lima prinsip yang dimaksud: tidak menagih dengan menakut-nakuti, memberi kesempatan sebelum sanksi, menyesuaikan kemampuan wajib pajak, pelayanan dulu baru pungutan, serta bebas dari pungutan liar. Semua pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

 

Fraksi juga menyoroti masih banyaknya jalan yang gelap tanpa penerangan jalan umum, padahal minimal 10% dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik wajib dialokasikan untuk penerangan jalan umum sesuai PP Nomor 4 Tahun 2023.

 

Secara umum, Fraksi PKS mendukung pembahasan RAPBD 2027 dan Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas lebih lanjut. Namun kelima poin penting di atas diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

 

“Jangan tutup telinga. Aspirasi yang kami sampaikan adalah cerminan suara rakyat yang harus didengar dan ditindaklanjuti,” pesan Fraksi PKS.

(Amin)

Berita Terkait

26 Wartawan di Batubara Raih Predikat Kompeten UKW Angkatan ke-57
INALUM Tegaskan Peran Strategis Kurangi Ketergantungan Impor Aluminium  
DITEMUKAN DUGAAN PENERBITAN SURAT PALSU DALAM SENGKETA LAHAN DI BATU BARA
Kuota 30 Peserta Terpenuhi, Gusti Sinaga Sebut UKW SMSI Batu Bara Siap Digelar
EDITORIAL PIV.CO.ID PUBLIK MENANTI KEBESARAN HATI BUPATI BATU BARA UNTUK MEMULIHKAN NAMA BAIK BAWAHANNYA
KADES SUMBER TANI POSITIF NARKOTIKA, WAKIL BUPATI PASTIKAN PEMERIKSAAN 
Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN
Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 05:53

Lima Poin Penting Fraksi PKS: Pemkab Batu Bara Diminta Jangan Tutup Telinga

Selasa, 17 November 2026 - 15:06

26 Wartawan di Batubara Raih Predikat Kompeten UKW Angkatan ke-57

Senin, 16 November 2026 - 08:02

INALUM Tegaskan Peran Strategis Kurangi Ketergantungan Impor Aluminium  

Minggu, 15 November 2026 - 14:15

DITEMUKAN DUGAAN PENERBITAN SURAT PALSU DALAM SENGKETA LAHAN DI BATU BARA

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:44

Kuota 30 Peserta Terpenuhi, Gusti Sinaga Sebut UKW SMSI Batu Bara Siap Digelar

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 10:35

KADES SUMBER TANI POSITIF NARKOTIKA, WAKIL BUPATI PASTIKAN PEMERIKSAAN 

Selasa, 22 September 2026 - 00:44

Legal Hukum Kesultanan Asahan Apresiasi Polres Asahan Fasilitasi Pertemuan Kesultanan, PT BSP, Pemkab dan BPN

Rabu, 16 September 2026 - 11:53

Nasib Guru PPPK di Ujung Kontrak, PKS Desak Pemkab Batu Bara Beri Kepastian 

Berita Terbaru