BATU BARA,piv.co.id — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan lima catatan penting dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak mengabaikan masukan-masukan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026).
🔹 Poin Pertama: Patuhi Pagu Belanja Wajib
Fraksi PKS mengingatkan Pemkab Batu Bara agar konsisten mematuhi pagu belanja yang sifatnya Mandatory Spending, antara lain anggaran pendidikan minimal 20%, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%, belanja pegawai maksimal 30%, serta Alokasi Dana Desa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak.
Fraksi mendorong pemerintah daerah segera mempelajari mekanisme peralihan status dan penganggaran gaji PPPK yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat pada 2027, termasuk PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Langkah ini penting agar porsi anggaran lebih banyak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan didominasi belanja operasional dan pegawai.
Terkait infrastruktur, Fraksi meminta pemerataan pembangunan. “Masih banyak desa di beberapa kecamatan belum tersentuh infrastruktur sama sekali. Pembangunan tidak boleh hanya menumpuk di wilayah tertentu saja,” tegas Fraksi PKS. Sementara untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi berharap porsi anggaran terus ditingkatkan karena keduanya merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
🔹 Poin Kedua: Dorong Ekonomi Rakyat Melalui UMKM
Fraksi PKS meminta anggaran 2027 lebih fokus memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan tidak hanya soal permodalan, tetapi juga fasilitasi pemasaran, pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM. Tujuannya agar kehadiran pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil.
🔹 Poin Ketiga: Maksimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi mendorong Dinas Pendapatan lebih agresif menggali potensi yang belum optimal. Dengan telah terbentuknya Panitia Khusus PAD, Fraksi memperkirakan PAD dapat naik hingga 50% pada tahun mendatang jika dikelola dengan strategi yang tepat.

🔹 Poin Keempat: Percepat Serapan Anggaran Sejak Awal Tahun
Fraksi juga menyoroti lambatnya serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025 dan 2026. Agar tidak terulang, Fraksi meminta seluruh OPD langsung bekerja maksimal sejak awal tahun 2027 dengan program yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
🔹 Poin Kelima : Segera Selesaikan Tunggakan Honor PPPK Paruh Waktu
Isu yang paling mendesak diselesaikan menurut Fraksi adalah belum dibayarkannya gaji dan honor PPPK Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis, maupun guru. Fraksi menerima banyak keluhan, termasuk adanya tenaga kesehatan yang belum menerima gaji karena SK terbaru belum diterbitkan. Jika SK belum terbit hingga akhir November, dikhawatirkan mereka kehilangan tunjangan kinerja yang sangat dibutuhkan keluarga mereka.
“Adalah kezaliman jika orang sudah bekerja, mengerahkan tenaga dan pikiran, keluar keringat dan biaya, tetapi tidak dibayarkan haknya,” tegas Fraksi PKS.
Terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi PKS menekankan pendekatan yang humanis. Pungutan tidak boleh sekedar mengejar target, tetapi memperhatikan kemampuan rakyat. Lima prinsip yang dimaksud: tidak menagih dengan menakut-nakuti, memberi kesempatan sebelum sanksi, menyesuaikan kemampuan wajib pajak, pelayanan dulu baru pungutan, serta bebas dari pungutan liar. Semua pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Fraksi juga menyoroti masih banyaknya jalan yang gelap tanpa penerangan jalan umum, padahal minimal 10% dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik wajib dialokasikan untuk penerangan jalan umum sesuai PP Nomor 4 Tahun 2023.
Secara umum, Fraksi PKS mendukung pembahasan RAPBD 2027 dan Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibahas lebih lanjut. Namun kelima poin penting di atas diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan tutup telinga. Aspirasi yang kami sampaikan adalah cerminan suara rakyat yang harus didengar dan ditindaklanjuti,” pesan Fraksi PKS.
(Amin)
















